Interception: Untuk Melindungi Ruang Udara Sebuah Negara

397499_10152625521952638_5254683193648541095_n

Dalam sebulan ini sudah terjadi 3 kali kejadian pencegatan (interception) terhadap pesawat terbang sipil asing di wilayah ruang udara Indonesia.

Intercepting dilakukan oleh pesawat militer dari sebuah negara terhadap pesawat terbang dari negara lain yang memasuki wilayah ruang udaranya secara illegal (tidak berijin).

Khusus dalam tulisan ini pesawat yang di cegat hanya dibatasi sebagai pesawat terbang sipil.

Dalam penerbangan sipil dikenal ada beberapa jenis ijin untuk dapat memasuki wilayah ruang udara sebuah negara.

Di negara kita dikenal adanya ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri (Diplomatic Clearance), Kementerian Perhubungan (Flight Approval) dan Kementerian Pertahanan. Khusus yang dikeluarkan oleh Kemhan dikenal dengan sebutan sebagai Security Clearance.

Untuk kelancaran operasional penerbangan ketika sebuah pesawat terbang sipil akan memasuki wilayah ruang udara sebuah negara (Indonesia) wajib memiliki ke-3 ijin tersebut secara lengkap dan harus sudah lengkap dimiliki sebelum waktu keberangkatan dimulai.

055652-ad32c60a-59d3-11e4-9622-df312bf171ad

Standar operasional internasional yang dijadikan dasar bagi operasional pesawat sipil yang di intercept (dicegat) oleh pesawat (militer) dari sebuah negara adalah mengacu kepada ketentuan dari ICAO. Annex 2 Rules of the Air dan Document 9443 Manual Concerning Intercepton of Civil Aircraft merupakan pedoman untuk dijadikan standar dalam setiap bentuk interception pesawat sipil di dunia.

Otoritas Penerbangan Sipil Inggris (CAA UK) menerbitkan Leaflet Keselamatan Nomor 11 khusus untuk pedoman Interception pesawat sipil Inggris.

Berkaitan dengan prosedur pesawat yang di intercept oleh pesawat militer maka penggunaan komunikasi radiotelephony yang sesuai dengan ketentuan internasional mutlak harus dilakukan.

Namun apabila faktor bahasa (dalam komunikasi radiotelephony) menjadi kendala maka dapat dipergunakan cara lainnya yaitu dengan melakukan sinyal (signal) visual yang juga ditetapkan secara internasional dalam ketiga referensi yang disebutkan di atas.

Selanjutnya frekuensi yang dipergunakan adalah frekuensi radio emergency yaitu 121.500 MHz atau 243.000 MHz dengan Mode Alpha (A) disertai Squawk 7700 dengan Mode C (Charlie) bila dilengkapi dengan transponder.

Biasanya pesawat sipil yang normal untuk melakukan penerbangan antar negara sudah pasti akan melakukan persiapan dokumen perijinan (approval atau clearance) yang sudah ditetapkan sesuai dengan isi dalam Aeronautical Information Publication yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan (yang di intercept dan yang meng intercept).

Namun harus diakui ada beberapa pesawat yang memang dengan sengaja akan melakukan penerbangan tanpa ingin diketahui oleh negara yang akan dimasukinya, penerbangan demikian dikenal sebagai illegal flight.

Sebenarnya pesawat yang illegal dapat diketahui sejak awal karena biasanya tidak dilengkapi dengan Flight Plan (FPL).

Radar utama (PSR) yang dimiliki oleh pihak militer juga dapat mendeteksi pergerakan pesawat walaupun tanpa transponder sekalipun.

Agar tidak terjadi kesalahan intercept, dari pihak negara yang dimasuki oleh pesawat sipil dari pihak asing diperlukan koordinasi yang jelas terlebih dahulu berkaitan dengan penerbitkan ketiga jenis ijin yang dikeluarkan oleh institusi yang berbeda.

Bisa saja terjadi pemberian ijin dari Kementerian Luar Negeri di berikan namun dari Kementerian Perhubungan belum dapat dikeluarkan karena alasan safety.

Demikian pula Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan ijin namun pihak Kementerian Pertahanan tidak dapat memberikan ijin atas dasar keamanan negara. Inilah hal yang harus ditetapkan secara pandangan dunia.

Penerbangan memiliki karakter yang dikenal dengan “borderless” (tanpa batas), cepat dan “fragile” (rentan/lemah terutama pesawat terbang sipil).

Fragile yang dimaksud adalah bila operasionalnya tidak didukung oleh fasilitas darat yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan keselamatan internasional (navigasi dan bandar udara) bahkan bila menjadi sasaran tembak peluru kendali. Atas dasar hal tersebut, maka penerbangan sangat tergantung kepada pelayanan fasilitas navigasi dan darat ditempat tujuan dan alternatifnya.

Fasilitas di tempat tujuan yang akan melayani sebuah penerbangan harus mengetahui kapan pesawat tersebut akan mendarat atau melintas. Untuk mendeteksi apakah sebuah penerbangan asing itu merupakan ilegal atau bukan, dapat dilihat dari ada atau tidaknya rencana penerbangannya (FPL) yang harus dibuat sebelum keberangkatannya (paragraph 3.3.1.1 dan 3.3.1.3 Annex 2 Rules of the Air ICAO). Negara yang menerbitkan ijin terbang harus sudah melakukan koordinasi sebelum melakukan aksi interception untuk meyakinkan bahwa pesawat asing tersebut merupakan objek yang benar untuk dicegat (di intercept).

Penerbangan interception memiliki konsekuensi international law bila dilihat dari negara-negara yang sedang damai bersahabat dan dapat menjadi penyulut terjadinya hal-hal selanjutnya yang tidak diinginkan.

ICAO sudah memberikan penggarisan yang jelas tentang penghindaran terjadinya intercepting terhadap pesawat sipil yang tidak dilengkapi dengan senjata tersebut.

(Sumber: ICAO Annex 2 Rules of the Air; ICAO Document 9433 Manual Concerning Interception of Civil Aircraft; Leaflet no. 11 CAA UK Interception Procedures)

Posted on November 5, 2014, in MasakanNyokap and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Berikan Komentar Anda Tentang Artikel Ini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: